Diduga Ada Oknum Tim Pemenagan Terlibat Korupsi Dana BPNT Di Rohil

SUARAHEBAT.CO.ID, ROKAN HILIR -- Dugaan kuat adanya korupsi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), disampaikan oleh Ketua Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia (KGS - LAI) Provinsi Riau, Saudara Hondro, dikantor sekretariat KGS-LAI Riau, Rabu (26/05/2021).

Hal ini disampaikan oleh Ketua KGS-LAI Riau berdasarkan data dan temuan dari hasil Tim Investigasi Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia serta laporan dari masyarakat yang sudah dihimpun sekian lama, bahwa penyaluran dana BPNT di Kabupaten Rokan Hilir diduga kuat ada mark up, tidak sesuai dengan buku pedoman sembako 2020 dan tidak sesuai prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) yang sangat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BPNT sejak pandemi COVID-19 mendapat tambahan anggaran yang semula satu keluarga penerima manfaat (KPM) Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Ini menjadi salah satu program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di bidang pemulihan ekonomi perlindungan sosial.

Lebih jauh dia menguraikan, tak sedikit masyarakat Rohil yang protes dengan BPNT ini, lantaran kualitas barang diduga tidak sesuai dengan harga.
Lebih mengejutkan lagi, beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT kualitasnya buruk yaitu kualitas premium, namun isinya medium.

Penunjukkan Penyelenggara Logistik Pangan yang semula dan seharusnya Bulog berdasarkan surat keputusan/permintaan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir nomor : 460/Dinsos/2021/49 ternyata sejak dari awal tidak pernah terealisasikan dan terkesan terabaikan.

Dari hasil temuan Tim Investigasi di lapangan, diduga adanya oknum-oknum  tim pemenangan ("MK, KT, KR, SY, LA, JR") yang mengatur ataupun menunjuk supplier dan bekerja sama dengan e-warung 'siluman'. e-warung 'siluman' ini diduga melakukan mark-up harga hingga Rp 10.000/KPM. Mestinya, kelebihan bayar dikembalikan ke KPM, namun uang tersebut tidak dibagikan. Jika dikalkulasi mencapai ratusan juta.

“Jumlah ini tidak main-main. Kami akan mendesak KPK usut tuntas kasus ini. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bantuan yang seharusnya untuk kebutuhan hidup mereka, justru diduga di mark-up oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab, perbuatan tersebut jelas merugikan negara dan hal ini dapat di Pidanakan, belum mulai menjabat saja sudah begini, gimana nanti jika menjabat? Pasti terbentuk Dinasti. Ini  benar benar mencerminkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” tegas Saudara Hondro.

“Kami juga mempertanyakan kerja tim pengawasan penyaluran bantuan ini dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota di Riau,?????” tanyanya.

Jauh bertolak belakang dengan Kepala Dinas Sosial dr. H. M Junaidi Saleh, M. Kes yang mengungkapkan tidak tahu menahu akan hal itu. "Kita hanya bertugas pengawasan saja, penyelenggaranya Bulog, tapi ya banyak keluhan yang diterima kualitas beras Bulog kurang bagus, Ini karena permintaan Kepala Bulog Pusat Budi Waseso waktu itu, jika tidak dia mundur "ujarnya melalui telepon seluler saat dikonfirmasi media hebatriau.com

Ketua DPD KGS-LAI Saudara Hondro menegaskan akan mendesak aparat Polri dan Kejati untuk membawa ke pengadilan oknum - oknum yang diduga terlibat baik secara langsung dan tidak langsung yang terindikasi korupsi BPNT.

Ketua DPD KGS-LAI Saudara Hondro mengungkapkan akan mengawal masalah ini, dan menuntut untuk mengembalikan kerugian KPM sebesar periode yang telah berjalan, juga mengusulkan agar Kemensos dan Bulog segera membentuk tim gabungan khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan program penyaluran BPNT tersebut.

Ketua DPD KGS Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Riau, Saudara Hondro apresiasi atas keputusan terbaru Menteri Sosial Tri Rismaharini menghilangkan program e-warung.

"Kami mengapresiasi gebrakan dan keputusan dari Ibu Mensos Risma yang mengambil langkah untuk menghilangkan program e-warung tersebut yang tersembunyi mafia dengan kepentingan pribadi/kelompok itu" tutupnya.*jeh/shi