Kontroversi Putra Mahkota Arab Saudi, Kali Ini Pemerintah AS Dorong Adanya Intervensi Judicial

SUARAHEBAT.CO.ID | JAKARTA -- Mohammed bin Salman Al Saud dikenal sebagai MBS telah menjadi Putra Mahkota Arab Saudi sejak 21 Juni 2017. Reformasi ekonomi dan sosial yang diterapkan di dalam kerajaan konservatif Saudi oleh Mohammed bin Salman, telah membuatnya panen pujian. Akan tetapi, kasus pembunuhan terhadap wartawan senior, Jamal Khashoggi, 59 tahun, nyatanya telah mengalihkan fokus masyarakat kepada sisi gelap dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Selain kasus kematian Khashoggi, keputusan Putra Mahkota memenjarakan sejumlah kritikus dan aktivis HAM serta kematian ribuan warga sipil dalam perang Yaman, telah membuat Mohammed bin Salman menuai kecaman.

Berikut adalah sisi gelap dari pangeran Salman seperti dikutip dari Al-jazeera pada Senin, 22 Oktober 2018:


1. Perang sipil di Yaman
Pada 2015, Arab Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman dengan meluncurkan lebih dari 1.600 serangan lewat udara yang menargetkan pemberontak Houthi. Aktivis HAM telah menuduh pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membom warga sipil, rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya tanpa pandang bulu. Sejak 2015, setidaknya 10.000 orang tewas dalam perang sipil Yaman. Ribuan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan jutaan orang hilang.

"Dalam setiap operasi militer, kesalahan dapat terjadi ... Tentu saja, kesalahan yang dibuat oleh Arab Saudi dan koalisinya adalah kesalahan yang tidak disengaja,” kata Mohammed bin Salman, dalam wawancara dengan Time pada April 2018.

2. Memenjarakan aktivis HAM perempuan
Awal tahun ini, Arab Saudi telah memperbolehkan perempuan untuk mengendarai mobil. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi. Mohammad bin Salman dilihat sebagai kekuatan utama di balik keputusan itu. Namun sesungguhnya, para aktivis HAM di Arab Saudi adalah pihak yang pertama kali berjuang sejak 1990-an agar perempuan mendapatkan hak ini.
Beberapa aktivis perempuan dan laki-laki ditangkap awal tahun ini atau persisnya beberapa minggu sebelum larangan perempuan mengemudi dicabut secara resmi. Lembaga HAM, Human Rights Watch atau HRW, mengkritik penangkapan para aktivis itu dan mengatakan upaya penahanan ini untuk menunjukkan Mohammad bin Salman tidak menerima kritik atas pemerintahannya.

“penangkapan ini bukan tentang perempuan yang meminta hak untuk mengemudi ... Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan-badan intelijen asing yang mencoba untuk mencelakakan Arab Saudi," kata Putra Mahkota dalam sebuah wawancara.

3. Penahanan politisi dan pengusaha Arab Saudi
Pada 2017, pasukan keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang-orang kaya di Arab Saudi dan para pesaing politiknya. Langkah ini disebutnya sebagai upaya untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat eselon Kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha itu ditahan selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang dialami.

“ini adalah upaya untuk mengatasi korupsi dan sebagai tanggapan atas eksploitasi oleh beberapa jiwa lemah yang telah menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik untuk secara tidak sah menambah pundi-pundi mereka," kata Raja Salman dalam sebuah wawancara pada November 2017.

4. Dalang dibalik krisis GCC
Pada 5 Juni 2017, empat negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade perdagangan dengan Qatar. Langkah untuk memutuskan hubungan dan memblokade Qatar nampaknya didorong oleh Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang tidak mencapai kata sepakat dengan Qatar terhadap pembagian kursi di Dewan Kerjasama negara-negara Teluk atau GCC. Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, disebut telah menyebabkan Putra Mahkota Mohammad bin Salman, mundur dari blokade ini. Terlebih karena Putra Mahkota khawatir bahwa invasi ini akan merusak hubungan jangka panjang Arab Saudi dengan Amerika Serikat.

Kontroversi masih terus menggelayuti Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kali ini, pria yang kerap disapa MBS itu mendapat tuntutan hukum dari mantan intelijen kerajaan, Saad Aljabri.

Saad Aljabri menuntutnya atas tuduhan upaya pembunuhan di Pengadilan AS sejak 2020. Namun ini ternyata mendatangkan kekhawatiran dari pemerintah AS. Pemerintah AS disebut khawatir perseteruan yang berlanjut pada meja peradilan itu, akan mengungkap rahasia negara yang sensitif. Sehingga Paman Sam mendorong adanya intervensi judicial.

Pasalnya, dalam proses pengadilan yang juga digelar di Kanada itu, perusahaan milik negara Arab Saudi diseret. Dari sini, AS khawatir ruang sidang beresiko mengungkap informasi sensitif terkait dengan operasi rahasia lainnya, termasuk Paman Sam.

Sehingga ada pengajuan langkah judicial yang langka pada Departemen Kehakiman Amerika di pengadilan Massachusetts. Ini dilakukan sejak April lalu.

"Pemerintah AS sedang mempertimbangkan bagaimana berpartisipasi dalam tindakan ini. Termasuk jika perlu dapat diterapkan melalui penegasan hak istimewa pemerintah yang sesuai," tulis dokumen pengajuan itu, mengutip AFP, Minggu (11/7/2021).

"Dalam pengajuan dokumen kedua sebulan kemudian, departemen kehakiman meminta perpanjangan waktu kepada pengadilan karena masalah keamanan nasional memerlukan penilaian yang rinci dan keputusan yang rumit."

Pakar Hukum juga mengatakan AS dapat meminta hak istimewa negara, untuk menolak mengungkapkan informasi rahasia yang diminta oleh pengadilan. Dengan alasan membahayakan keamanan nasional. Tapi biro intelijen AS CIA masih menolak berkomentar, Begitu juga dengan Departemen Kehakiman AS.*johan/shi

Komentar Via Facebook :