Dugaan Penyelewengan Dana DAK Disdikbud Rokan Hilir Tahun 2023 Jadi Sorotan IMO Indonesia DPC ROHIL

SUARAHEBAT.CO.ID | ROKAN HILIR -- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Rokan Hilir terkesan menutup-nutupi informasi publik terkait anggaran atau realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir, Hariandi Bustam di Bagansiapiapi, Selasa (16/04/2024).

"Sebelumnya kami IMO Indonesia Rohil sudah mengajukan permohonan permintaan informasi publik ke Disdikbud Rohil, namun sekian hari ditunggu-tunggu tidak ada jawaban dari dinas terkait, hal itu kami duga disdikbud Rohil sengaja untuk menutup-nutupi realisasi DAK fisik tahun 2023 yang dikelola secara langsung oleh pihak Disdikbud rohil dengan sistem swakelola, " kata Hariandi Bustam.

Disampaikan Ketua IMO Indonesia Rohil, ada beberapa poin pertanyaan didalam surat yang dilayangkan pihaknya kepada Disdikbud Rohil   diantaranya ;
- Berapa jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Rokan Hilir dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2023 ?.
- Sekolah mana saja yang mendapatkan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 ?.
- Apa saja kegiatan pembangunan masing-masing sekolah yang mendapatkan program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 ?.
- Siapakah selaku pelaksana atau pengelola kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ?.
- Berapakah harga satuan per meter bangunan fisik kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ?.
- Berapakah harga bahan dan upah pada kegiatan pembangunan  fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ?.
- Bagaimana sistem pengawasan kegiatan pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ?.
- Berapakah biaya overhead Pajak kegiatan pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 tersebut ?.
- Kapan masa berakhirnya waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ?.

"Sejumlah poin pertanyaan yang kami ajukan ke Disdikbud Rohil, harapan kita jawaban yang diberikan pihak terkait nantinya bisa untuk dipublikasikan di media agar publik bisa tahu apa saja program yang direalisasikan Disdikbud Rohil melalui DAK fisik tahun anggaran 2023 yang nilainya mencapai puluhan miliar itu, " ujarnya.

Tidak adanya jawaban resmi dari Disdikbud rohil atas surat permintaan informasi publik IMO Indonesia Rohil tersebut, Hariandi Bustam menegaskan pihaknya akan mengajukan informasi publik kepada pihak PPID Rokan Hilir.

"Ya, jika pihak Disdikbud Rohil keberatan untuk memberikan keterangan atau informasi publik itu haknya mereka, namun kami tidak tinggal diam, dalam waktu dekat kami segera mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Rohil terkait realisasi DAK fisik bidang pendidikan yang dikelola oleh Disdikbud Rohil, karena menilai ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan DAK fisik di Rohil, "pungkasnya.

Diketahui, Pengadaan Metode Swakelola merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah di Indonesia untuk mengatur pengadaan barang dan jasa. Metode ini memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah, karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan meningkatkan kualitas pengadaan.

Dengan menggunakan metode ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pengadaan dan memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan demikian, manfaat Pengadaan Metode Swakelola bagi pemerintah di Indonesia sangat besar.

Manfaat Pengadaan Metode Swakelola Bagi Pemerintah di Indonesia
Pengadaan metode swakelola merupakan salah satu metode pengadaan yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia. Metode ini merupakan metode yang diterapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

Dengan menggunakan metode ini, pemerintah dapat menghemat biaya pengadaan, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi pengadaan.

Manfaat pengadaan metode swakelola bagi pemerintah di Indonesia adalah:
1. metode ini dapat membantu pemerintah untuk menghemat biaya pengadaan. Metode ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi pengadaan.

2. metode ini dapat membantu pemerintah untuk meminimalkan biaya operasional. Metode ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pengadaan.

3. metode ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Metode ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengadaan dan menghemat biaya.

4. metode ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dibeli. Metode ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dibeli dan meningkatkan efisiensi pengadaan.

5. metode ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan transparansi pengadaan. Metode ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara yang lebih transparan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan transparansi pengadaan dan meningkatkan efisiensi pengadaan.

Dengan demikian, pengadaan metode swakelola dapat memberikan banyak manfaat bagi pemerintah di Indonesia. Metode ini dapat membantu pemerintah untuk menghemat biaya pengadaan, meminimalkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi pengadaan, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dibeli, dan meningkatkan transparansi pengadaan.***